Metrotvnews.com, Jakarta: Panitia Khusus Rancangan
Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pansus RUU BPJS)
mengingatkan kepada Presiden SBY agar rencana reshuffle kabinet tidak
dijadikan alasan menunda dan menggagalkan pengesahan RUU BPJS menjadi
UU."Kami sangat kecewa terhadap pemerintah, karena selama 4
kali masa sidang seharusnya RUU BPJS ini sudah disahkan pada masa
sidang ini, tepatnya pada 28 Oktober. Toh, dari 300-an daftar
inventarisasi masalah (DIM) yang sudah dibahas 265 DIM dan tinggal
masalah transformasi Jamsostek, Askes, Taspen, dan Asabri," ujar
pimpinan Pansus Surya Chandra dalam pernyataan bersama dengan anggota
Pansus Komisi IX DPR lainnya, Rike Diah Pitaloka, Ledya Hanifah,
Hernani dan Sri Rahayu di DPR, Senin (17/10).Pemerintah,
menurut Rieke Diyah Pitaloka, tidak konsisten terhadap keputusan dan
kesimpulan rapat dengan pansus. Misalnya, pada rapat 19 September dan
4 Oktober, Menteri Keuangan sengaja mengabaikan keputusan rapat
menyangkut transformasi 4 BUMN bahwa BPJS 1 meliputi kesehatan dan
BPJS II meliputi tenaga kerjaan, kematian, hari tua dan
pensiunan.Namun khusus Taspen dan Asabri diberi waktu selama
10 tahun untuk bergabung ke TNI/Polri. Sistem pensiun tersebut
dibebankan ke APBN yang selama ini langsung dikirim ke Rekening
TNI/Polri.Sementara, Hernani menjelaskan, kesepakatan Pansus
DPR pada 4 Oktober dianggap gugur oleh Menkeu pada 12
Oktober."Jadi, kami merasa dilecehkan, karena beberapa kali
menteri tidak datang dalam membahas RUU BPJS. Dan dengan
dimentahkannya oleh Meneg PAN EE Mengindaan, maka 28 Oktober ini
menurutnya akan sulit bahkan tidak mungkin RUU BPJS itu disahkan,"
ujar Hernani.Selain itu, Ketua Presidium Komite Aksi Jaminan
Sosial (KAJS) Said Iqbal mengatakan, KAJS tetap mendorng DPR dan
pemerintah untuk menyelesaikan RUU tersebut. KAJS mendesak SBY untuk
kembali melakukan pembahasan RUU BPJS hingga 28 Oktober
mendatang."Kami juga mendesak pimpinan DPR untuk bersikap
tegas, kalau perlu memanggil presiden atas sikap delapan menteri yang
selalu mengabaikan kesepakatan," ujarnya. (MI/*) basketball wives|cheap trick|google logo|candice swanepoel|buckingham palace
Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pansus RUU BPJS)
mengingatkan kepada Presiden SBY agar rencana reshuffle kabinet tidak
dijadikan alasan menunda dan menggagalkan pengesahan RUU BPJS menjadi
UU."Kami sangat kecewa terhadap pemerintah, karena selama 4
kali masa sidang seharusnya RUU BPJS ini sudah disahkan pada masa
sidang ini, tepatnya pada 28 Oktober. Toh, dari 300-an daftar
inventarisasi masalah (DIM) yang sudah dibahas 265 DIM dan tinggal
masalah transformasi Jamsostek, Askes, Taspen, dan Asabri," ujar
pimpinan Pansus Surya Chandra dalam pernyataan bersama dengan anggota
Pansus Komisi IX DPR lainnya, Rike Diah Pitaloka, Ledya Hanifah,
Hernani dan Sri Rahayu di DPR, Senin (17/10).Pemerintah,
menurut Rieke Diyah Pitaloka, tidak konsisten terhadap keputusan dan
kesimpulan rapat dengan pansus. Misalnya, pada rapat 19 September dan
4 Oktober, Menteri Keuangan sengaja mengabaikan keputusan rapat
menyangkut transformasi 4 BUMN bahwa BPJS 1 meliputi kesehatan dan
BPJS II meliputi tenaga kerjaan, kematian, hari tua dan
pensiunan.Namun khusus Taspen dan Asabri diberi waktu selama
10 tahun untuk bergabung ke TNI/Polri. Sistem pensiun tersebut
dibebankan ke APBN yang selama ini langsung dikirim ke Rekening
TNI/Polri.Sementara, Hernani menjelaskan, kesepakatan Pansus
DPR pada 4 Oktober dianggap gugur oleh Menkeu pada 12
Oktober."Jadi, kami merasa dilecehkan, karena beberapa kali
menteri tidak datang dalam membahas RUU BPJS. Dan dengan
dimentahkannya oleh Meneg PAN EE Mengindaan, maka 28 Oktober ini
menurutnya akan sulit bahkan tidak mungkin RUU BPJS itu disahkan,"
ujar Hernani.Selain itu, Ketua Presidium Komite Aksi Jaminan
Sosial (KAJS) Said Iqbal mengatakan, KAJS tetap mendorng DPR dan
pemerintah untuk menyelesaikan RUU tersebut. KAJS mendesak SBY untuk
kembali melakukan pembahasan RUU BPJS hingga 28 Oktober
mendatang."Kami juga mendesak pimpinan DPR untuk bersikap
tegas, kalau perlu memanggil presiden atas sikap delapan menteri yang
selalu mengabaikan kesepakatan," ujarnya. (MI/*) basketball wives|cheap trick|google logo|candice swanepoel|buckingham palace
No comments:
Post a Comment